Hukum Forex Di Brunei

Oleh: Inna Zunia Fauziana Dan Harsani Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kerajaan Der Islam von Utara Kalimantan berbatasan dengan Lautan Cina Selatan von Utara, Dan Serawak von Barat, dan Timur. Luas 5765 km. Penduduk: 264.000 (1991). Komposisi penduduk: Melayu (69), Asli (5), Cina (18), dan bangsa-bangsa lain (8). Agama resmi Islam (67) dengan bermazhab Syafii.1 Sedang yang lainnya Budha (14), Kristen (9,7) dan lainnya (12) termasuk agama pribumi suku dayak. Bahasa resmi Melayu. Ibukota Bandar Sribegawan. Mata uang: Dollar Brunei (100 Cents). Sumber utama penghasilan negara: Gas Bumi dan minyak.2 Populasi penduduk Brunei adalah 301.000 Yang terdiri Dari 70,5 orang Melayu Yang umumnya bekerja di pemerintahan dan Sipil, orang Cina 16 dimana 80 Nya tidak terakomodasi sebagai warga negara resmi, dan beberapa Kelompok lokal seperti Orang, Iran, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Muru, Tuang, Pendatang Yang Berjumlah 8,2 Umumnya Sebastian indianischen Yang Berasal Dari Inggris 6.000 Oran, Asien Selatan 4.200 orang, Gurkha 1.000 Orang, Korea dan Fhilipina. Bahasa Melayu menajadi bahasa utama, disertai bahasa Inggris, Cina, Iban, Dan Belasan Dialek Daerah Yang Berjumlah 17 Bahasa. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asien karena hasil Minyak buminya.3 Negara ini mempunyai otoritas tidak hanya meliputi seluruh Pulau Borneo tetapi juga beberapa bagian pulau-pulau Suluh dan Fhilipina namun Muley abad ke-17 Lebih-Lebih Pada abad ke-18 dan Ke-19. Kekuasaan kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi yang dibuat dengan Belanda, Inggris, Raja Serawak, Britisch Nordborneo Unternehmen dan serangan-serangan para pembajak. Pada abad ke-19 wilayah negar Brunei Darussalam tereduksi menjadi sangat ecil smpai batas-batas yang ada sekarang. Pada tahun 1847 Sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris Raya untuk memajukan hubungan dagang dan penumpasan para pembajak. Perjanjian berikutnya diadakan pada tahun 1881 yaitu perjanjian Negara Brunei berada dibawah proteksi Inggris Raya. Pada tahun 1963 Negara Brunei berbentuk negara Merdeka Melayu Inggris dengan tidak bergabung dengan federasi Malaysia. Sampai akhirnya tanggal 1 Januar 1984 Brunei Darusalam menjadi negara Kesulatanan yang merdeka dan berdaulat.4 Bentuk pemerintahan Brunei menurut konstitusi di kesultanan dijalankan von Majelis Umum, Dewan Menteri, dan Badan Legislative. Sultan sepaja Mentori Besar (Ketua Menteri). Sultan sebagai Menteri Besar (Ketua Menteri). Sultan sebagai Menteri Besar (Ketua Menteri). Diperkirakan islam mulai diperkenalkan von Brunei Darussalam pada tahun 1977 melalui jalur Timur Asien Tenggara oleh pedgang-pedagang dari Cina. Islam Menjadi Agama resmi negara semenjak Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan Berganti Nama Menjadi Muhammad Shah (1406-1408) .5 Perkembangan islam Semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam, Malak Jatuh ketangan Portugis (1511) sehingga banyak ahli Agama Islam pindah ke Brunei. Kemajuan dan perkembangan Islam semakian nyata Pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah (Sultan ke-5), Yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan (Borneo), Kepulauan Sulu, Kepulauan Balakac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan Utara Pulau Pallawan Sampai ke Manila. Pada masa Sultan Hassan (Sultan ke-9) dilakukan beberapa hal yang menyangkut tata pemerintahan: 1) menyusun institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. 2) menyusun adat-istiadat yang dipakai dalam sema upacara, baik suka maupun duka, disamping menciptakan atribut kebesaran als perhiasan raja 3) menguatkan undang-undang Islam, yaitu hukum Qanun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagjan. Pada tahun 1888-1983 Brunei di bawah penguasaan Inggris. Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983. Setelah merdeka, Brunei Darussalam menjadi sebuah negara Melayu-Islam Beraja melayu diartikan dengan unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermadzhab Ahlussunnah Wal Jamaah sesuai dengan konstitusi als cita-cita kemerdekaannya. Beraja adalah suatu sistem tradisis melayu yang telah lama ada. Brunei merdeka sebagai negara Islam dibawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasanah Bolkiah Muizzadin Waddaulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara. Gelar Muizzadin Waddaulah (penata agama dan negara) menunjukkan ciri keIslaman yang sella melekat pada setiap raja yang memerintah. Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintah, antara lain dengan membrane Majelis Agama islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah kadi tahun 1955. Majelis ini bertugas menasehati sultan dalam masalah agama Islam. Langkah ini yang ditempuh sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu, dibentuk jabatan hal ikhwal agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 september 1985 didirikan pusat Dakwah, yang juga bertugas melaksanakan programm dakwah serta pendidikan pada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunien Islam. Di Brunei, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat (dari TK sampai perguruan tinggi) dan pelayanan kesehatan diberikan secara kostenlos. Brunei juga mengembangkan hubungan luar negeri dengan masuk Organisasi Konferensi Islam, ASEAN, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.6 Sebelum datangnya Inggris, Undang-Undang yang dilaksanakan von Brunei ialah Undang-Undang-Islam Yang telah dikanunkan dengan hukum qanun Brunei. Hukum Quanun Brunei tersebut sudah ditulis Pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) Yang disempurnakan oleh Jalilul jabbar (1619-1652 M) 0,7 Pemberian kekuasaan di bidang hukum Secara Penuh Baru diberikan kepada Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian Pada 1888 dalam Artikel VII Yang Mathu Aturan: Bidang kuasa sivil dan jinayah kepada jawatan kuasa Inggris untuk mengendalikan kes rakyat, kes rakyat asing dari negara-negara jajahan Inggris dan kes rakyat negara lain jika mendapat persetujuan kerajaan negara mereka. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi jika didalam sesuatu kes tersebut, rakyat brunei adalah orang yang dituntut ata didakwa maha kes itu akan diadili von Mahkamah Tempatan. Kekuasaan Yang Lebih luas lagi dalam bidang hukum diberikan setelah adanya perjanjian tahun 1906. Dengan perjanjian tersebut Inggris Lebih leluasa mendapat kekuasaan Yang luas untuk campur tangan dalam Urusan pro-Uuan, Pentadbiran Keadilan dan kehakiman, masalah negara dan pemerintahan kecuali dalam perkara-perkara Agama Islam . Karena undang-undang adat dan kedudukan hukum syara dirasa tidak begitu jelas, kesultanan Brunei memberi petisi kepada Pesuruh Jaya Britische pada 2 Juli 1906 Yang isinya menuntut: Setiap kasus yang berkaitan dengan agamas islam islam islam islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch islamisch Meminta Agar adat-adat als undang-undang setempat tidak dirombak, dipindah, dan dilanggar selama-lamanya. Dari kedua petisi ini, yang disetujui von Inggris hanya masalah nomor satu dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan Mahkamah Syariah yang akan mengendalikan urusan-urusan agama Islam. Sedangkan yang kedua ditolak, penolakan esu didasarkan pada tujuan perjanjian 1906 adalah untuk memperbaiki adat dan undang-undang setempat sebagai langkah untuk menyelamatkan Brunei dari kehilangan-kehilangan wilayahnya. Untuk seterusnya Mahkamah Syariah Brunei hanya dibenarkan melaksanakan undang-undang islam yang berikatan dengan perkara-perkara kawin, cerai, dan ibdat (khusus) saja. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayat diserahkan kepada undang-undang Inggris yang berdasarkan Gemeinsames Gesetz England. Peraturan und Peruanische Dynastie Brunei terus menerus dirombak, seperti pada tahun 1912 majelis Masyuarat Negeri telah mengundangkan undang-undang agama Islam yang dikenal dengan Muhammadans Ehen und Scheidung Enactement. Sampai Yang terakhir yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Majelis Ugama, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi tahun 1955, Yang Telah berlaku Pada tanggal 1 Januari 1956. Setelah tahun itu berturut-Türüt Undang-Undang mengalami amandemen yaitu Muley tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967,8 Ketika terjadi Revision Laws of Brunei pada tahun 1984 Undang-Undang inipun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya ditukar dengan akta Majelis Agama dan Mahkamah Kadi Penggal 77,9 Sebenarnya perundang-Undangan ini, menurut Hooker, didasarkan pada perundangan yang berlaku di negeri Kelantan Dengan mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi Brunei. (Bagian IV Pasal 97-122) Masjid (Bagian IV., Psalm 97-122) Masjid (Bagian IV., Psalm 97-122) Masjid (Bagian V.) (Bagian VIII Pasal 157-163) Muallaf (Bagian VIII Pasal 164-168) Kesalahan (Bagian IX Pasal 169-195) Perkara Umum (Bagian X Pasal 196-204) Undang-Undang-Keluarga Islam Brunei yang terdapat dalam Undang-undang-Majelis Ugama-Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77 Bentuk dan Kandungannya masih Sama dengan undang-undang Majelis Ugama-Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi Nr. 201955. Dalam undang-undang tersebut masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 Bab yaitu di bawah aturan-aturan Ehe und Scheidung di bagian VI yang diawali Dari Pasal 134-156, dan Wartung von Dependent di bagian VII yang dimulai Dari Pasal 157-163,10 Untuk Lebih memberikan Wawasan, sebagian Dari Aturan ini akan dijelaskan von bawah ini dengan diberank perbananischen dengan negara yang berada diwilayah Asien Tenggara yaitu Malaysia dan Singapura. Alasannya karena ketiga negara ini bertetangga dan mempunyai kesamaan dalam warisan sosial, budaya dan adatnya, disamping itu madzhab Yang dianut oleh penduduknya adalah madzhab Syafii.11 Perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak Laki-laki Yang dibuat baik Secara lisan maupun Secara tertulis Yang dilakukan mengikuti hukum Moslemisch, akan berakibat pada pihak laki-laki, yaitu harus majar sejumlah sama dengan banyaknya mas kawin, ditambah dengan perbelanjaan yang diberikan secara suka rela untuk persiapan perkawinan. Apabila Yang Membranatal Perjanjian Tersebut Dari Pihak Perempuan, Maka Hadiah Pertunangan Harus Dikembalikan Bersama Dengan Uang Yang Diberikan Dengan Suka Rela. Sema pembayaran baik yang digariskan tadi bisa didapatkan kembali melalui perkawinan. Hal ini tidak dijelaskan dalam fikih Syafi8217i secara eksplisit. Dalam Undang-undang Brunei orang yang bisa menjadi pendaftar nikah cerai selain kadi besar dan kadi-kadi adalah imam-imam masjid, disamping imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi tauliah untuk menjalankan setiap akad nikah. Orang biasa melangsungkan sebuah pernikahan adalah orang yang diberi kuasa (tauliah) oleh sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Der Islam. Tetapi dalam hal kehadiran dan kebenaran pendaftaran juga diperlukan. Walaupun demikian pernikahan yang tidak mengikuti aturan ini tetap dilangsungkan (sah), tetapi menurut aturan hukum moslemischen dianggap sah dan hendaknya didaftarkan. Sedangkan yang dinamakan perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum madzhab yang dianut oleh kedua belah pihak. Aturan-aturan yang berlaku di atas merupakan reformasi hukum keluarga Islam yang sifatnya Regulierungsbehörde, karena dengan tidak adanya pencatatan dan pendaftaran tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan bahkan dalam hal ini ternyata di Brunei terasa lebih longgar dibanding dengan negara tetangganya, karena dengan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut tidak Merupakan suatu pelanggaran. 12 Persetujuan Kedua Belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan selain itu Wali Pengantin perempuan Harus memberikan persetujuan atau Kadi Yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai Wali raja yaitu apabila tidak ada Wali nasab atau Wali naab tidak menyetujui dengan Alasan Yang Kurang tepat hal ini juga terjadi di Malaysia, Yang Mitgliedskanaman tentang keharusan adanya izin wali dalam nikah. Jika tidak ada wali nasab atau wali tidak Mitgliedschaft izin dengan alasan yang tidak masuk akal pengadilan dapat memberikan izin kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Di Singapur aturan ini ditetapkan melalui ordonansi moslem 1957 yang memberikan otoritas kepada kadi untuk menyelenggarakan pernikahan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, atau walinya tidak memberikan izin denagn alasan yang tidak masuk akal, asalkan tidak ada halangan berdasarkan hukum islam. Jama perempuan cerai sebelum disetubuhi maka ia tidak boleh dikawinkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah. Kecuali telah dibenarkan oleh kadi yang berkuasa dimana ia tinggal. Dalam Undang-undang Brunei selanjutnya disebutkan bahwa bagi perempuan yang dicerai dengan talak tiga tidak boleh nikah lagi dengan suaminya yang terdahulu. Kecuali ia kawin dengan laki-laki lain denagn cara yang sah dan bersetubuh dengannya kemudian diceraikan dengan cara yang sah sesuai dengan undang-undang. Peratura bruni yang lainnya adalah seorang suami bisa menceraikan istrinya denagn talak 1, 2, 3, denagn hukum Muslimischen seorang suami mesti memberitahukan tentang perceraiannya kepada pendaftar dalam tempo 7 hari. Jika seorang perempuan yang sudah menikah bisa juga mengajukan permohonan cerai kepada kadi dengan mengikuti hukum muslim. Apaba suaminya rela hendaknya dia mengucapnya cerai. Kemudian didaftarkan dan kadi Akan mengeluarkan akta perceraian kepada Kedua Belah pihak sebagai perbandingan di negara malaysia hukum Yang berlaku ternyata membatasi kebebasan seorang Suami muslim untuk menceraikan istriny, gelegen hal denag hukum Yang berlaku di serawak, jika Suami menuntut perceraian Pada istrinya maka Ketika dibuktikan bahwa ia Tidak bersalah pengadilan akan Mitgliedsland waktu 15 hari untuk mempertimbangkan kembali seandainya waktu yang diberikan habis sedang ia masih dalam keputusannya maka di izinkan kepadanya untuk menceraikan istrinya dengan membayar denda. Di Brunei juga diberlakukan aturan Yang menyatakan bahwa jika pihak tidak menyetujui perceraian denagn Penuh kerelaan maka Kedua Belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau cerai tebus talak kadi Akan menilai Anzahl der Beiträge Yang dibayar sesuai dengan taraf kemampuan Kedua Belah pihak tersebut. Serta mendaftarkan perceraian itu. Perceraian dengan Kara ini ternyata berlaku juga von Malaysia. F. Talak tafwid, fasakh as perceraian oleh pengadilan Perkonuan von Brunei bisa memohon kepada von Mahkamah Kadi untuk von mendapatkan perceraian von lewat fasakh. Yaitu suatu pernyataan pembubaran perkawinan menurut hukum moslemischer pernyataan fasakh ini tidak akan dikeluarkan, kecuali mengikuti hukum islam dan pihak perempuan dapat memberikan keterangan dihadapan sekurang-kurangnya dua saksi denagn mengangkat sumpah atau membuat pengakuan. Der Islam ist der einzige, der die Menschen in der Welt lebt, und er ist der einzige Mensch, der die Welt lebt. Apabila selalu muncul masalah Antara Suami Dan istri maka Kadi bisa mengangkat seorang, dua orang pendamai atau hakam dari keluarga yang deká dari masing-masing von pihak yang von mengetahui keadaannya. Kadi memberikan petunjuk kepada hakam untuk melaksanakan arbiterase dan harus melaksanakannya sesuai dengan hukum moslemische, apabila kadi tidak sanggup ata tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam kadi akan mengganti als mengangkat hakam yang lain. Haruslah di angkat seorang Hakam Dari keluarga Laki-laki dan seorang Hakam Dari keluarga perempuan, Kedua Hakam Yang diangkat itu adalah orang yang terpercaya dengan persetujuan Suami istri dan Kedua Suami istri itu mewakilkan kepada Kedua Hakam untuk Kumpul lagi atau bercerai apabila Kedua Hakam itu berpendapat demikian . Dalam Undang-undang ini disebutkan adanya rujuk setelah dijatuhkannya talak, yaitu apabila cerainya dengan talak satu atau dua. Tinggal bersama setelah bercerai mesti berlaku dengan kerelaan kedua belah pihak denagn syarat tidak melanggar hukum moslemischen dan kadi harus mendaftarkan untuk tinggal bersama. Apabila perceraian yang bisa dirujuk kembali dilakukan dengan tanpa sepengetahuan istri maka ia tidak dapat diminta untuk tinggal bersama sampai diberitahukan tentang perkara itu. Kemudian jika setelah menjatuhkan talak yang masih bisa dirujuk kembali pihak suami mengucapkan rujuk dan pihak istri menerimanya, maka istri dapat diperintahkan kadi untuk tinggal bersama tetapi pihak tersebut tidak bisa dibuat sekiranya pihak istri tidak memberi kerelaan. Pembicaan nafkah hanya dipakai dlam tuntutan yang dibuat oleh orang Islam terhadap orang Der Islam yang lainnya. Yang termasuk kedalam ini adalah para istri, anak sah yang masih belum dewasa, orang yang tidak mampu membiayai (fiskal), orang yang berpenyakit dan anak diluar nikah. Tiga syarat ini bisa dijadikan tuntutan berdasarkan hukum moslemischen yang dalam hal menentukan hak untuk nafkah. Dalam kasus anak diluar nikah, Mahkamah Kadi akan Membran ketentuan yang dianggap sesuai. Peruah bisa dikuatkan melalui Mahkamah Majistret bei Mahkamah Kadi Besar. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum Der Islam von Brunei Darussalam mengalami perubahan setelah adanya perjanjian-perjanjian dengan Inggris yang menyebabkan Inggris campur tangan dalam urusan kekuasaan kehakiman, keadilan, hukum serta perundang-undangan. Pelaksanaan hukum Islam secara khusus diserahkan kepada pemerintah Brunei, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan mahkamah Syari8217ah. Negara Brunei Darussalam mengakomodasi hukum Islam, adat, dan barat tetapi yang sering sekali digunakan adalah hukum Muslim (Islam). Pengambilan hukum Islam di brunei Secara utuh dikembangkan Dari mazhab Syafi8217i dan sebagian besar bersifat regulatorischen, meskipun demikian ternyata pembaharuan hukum Yang bersifat substansial tidak sejalan dengan Syafi8217i sendiri bahkan dengan mazhab gelegen seperti masalah Iddah Yang belum disetubuhi oleh suaminya, kemudian ganti Rugi batalnya perjanjian pertunangan. Kita ketahui hukum di Brunei dipengaruhi oleh Inggris melalui perjanjian-perjanjian sehingga memungkinkan Inggris campur tangan dan Brunei menjadi pemerintahan bergantung pada Inggris. Andaikan pada waktu itu Kesultanan Brunei tegas tidak lemah, serta mampu menangani konflik yang ada di negara brunei mungkin Bruneei menjadi negara-negarie yang memphusie undang-undang hukum Islam yamg kuat. Strategi kuatnya kekuatan negara dalam menghadapi persoalan menjadi hal yang penting di Brunei dan seluruh negara. Semoga Brunei Terus-menerus melakukan pembaharuan hukum dan tidak menyimpang Jauh Dari hukum islam sehingga tidak tertinggal dwengan negara-negara Verschiedenes dan diharapkan pengetahuan hukum Islam di brunei menjadikan kita Lebih yakin dan percaya bahwa hukum Isalm Yang kita gunakan adalah hukum Yang Benar Yang sesuai dengan Al - Qur8217an dan-as-sunnah katrena negara lain seperti Brunei berprinsip yang sama dengan umat Islam di Indonesien. Negara Brunei memphorea tytu tidak hanya meliputi seluruh pulau Borneo tetapi juga beberapa bagian pulau-pulau Sulu dan Fhilipina. Pada abad ke-18 Dan ke-19 kekuasaan kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi yang dibuat dengan Belanda, Inggris, Raja Serawak, britische North Borneo Company. Perlu diketahui di Brunei Darussalam terjadi perjanjian kurang lebih sekiter lima perjanjian yaitu: Perjanjian pada tahun 1847 Sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris Raya untuk memajukan hubungan dagang als penumpasan para pembajak. Perjanjian kedua pada tahun 1881 yaitu perjanjian Negara Brunei Berada Dibawah Proteksi Inggris Raya. Perjanjian Pada tahun 1856 intervensi Inggris dalam tulisan hukum Brunei (intervensi) Perjanjian Pada tahun 1888 tentang bidang kekuasaan kehakiman di Brunei (pembagian kekuasaan kehakiman dengan pihak Inggris) Perjanjian Pada tahun 1906 tentang kekuasaan dalam bidang hukum (kekuasaan intervensi perundangan-Undangan, pentadbiran Keadilan, Dan kehakiman, masalah negara dan pemerintahan) Perjanjian-perjanjian tersebut menimbulkan efek yang sangat jelas taschen perkembangan hukum di negara Brunei. Brunei Darussalam khakiman khakiman khakiman khakiman khakiman khakiman khakiman Brunei. Sungguh mengherankan bukan suatu negara mempunyai kekuasaan kehakiman yang lain Disamping kekuasaan kehakiman Brunei. Dämmerung itu pula Inggris mempunyai kekuasaan untuk intervensi dalam urusan perundang-undangan kehakiman masalah negara terkecuali perkara-perkara agama islam. Terlihat jelas sekali bahwa perjanjian-perjanjian denagn pihak Inggris banyak berdampak negatif yaitu merugikan bangsa Brunei dalam hal Mereka sebagai bangsa Yang ingin merdeka. faktor-faktor Yang menyebabkan Brunei selalu terposok atau tersudut dalam perjanjian kemungkinan karna lemahnya Sultan dalam menghadapi tekanan-tekanan Inggris dan juga Lemahnya pengetahuan strategis politik sehingga terjadi ketidak adilan dalam pembagischen kekuasaan. Seperti pada etisi yang diajukan pada Kesultanan Brunei kepada seluruh Jaya Britische pada 2 Juli 1986 dimana petisi esu berisi dua tuntutan dari kedua petisi hanya masalah nomor satu yang disetujui von Inggris dan tidak von dilanjuti dengan von mengembangkan von Mahkamah von Syen8217ah von Sedangkan von Yang Kedua von ditolak von karena von isinya von bertentangan von dengan isi perjanjian Tahun 1906. Mahkamah syari8217ah Bunei hanya dibenarkan melaksanakan Undang-undang-Islam yang berkaitan denagn perkara-perkara kawin, cerai, dan ibadah (khusus). Sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayah diserahkan kepada Undang-undang Inggris yang berdasarkan Gemeinsames Gesetz England. Untuk seterusnya peraturan als Perundang-undangan di Brunei terus-menerus mengalami perombakan. 1 David Leake, JR. Dalam John L. Eposito (Ed), Die Oxford-Enzyklopädie der modernen islamischen Welt, (New York: Oxford University Press, 1995), Cet. 1, hal. 232 2 Redaksi Ensiklopedia, Ensiklopedia Islam, hal.256. 3 http: www hukumislamdibruneidarussalam. Com. 4 Inamulah khan (Ed), Die Welt MuslimGazeteer, (Delhi: Internationalislamischer Verlag, 1992), p. 175 6 Ensiklopedia Islam, Op. Cit. Hal 257-258 7 Haji Mahmud Saedon Awang Othman, Mahkamah Syariah von Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya, dalam Mimbar hukum Nr. 23 Tahun VI, 1995, p. 41-42 8 Tahir Mahmud, Persönliches Recht in islamischen Ländern: Geschichte, Text und Vergleichende Analyse, (New Delhi: Akademie für Recht und Religion, 1978), h. 198-199. 9 Haji Salim Bin Haji Besar, Pelaksanaan Undang-undang-Keluarga Islam der Negara Brunei Daruss alam dan Permasalahannya dalam Mimbar Hukum, h. 9-10 10 Prof. Dr. Atho Mudzhar und Dr. Khoerudin Nasution, Hukum Keluarga von Dunia Islam Moderne, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), Cet. Ich h. 178-182 11 Tahir Mahmood, Familienrechtsreform in der muslimischen Welt, (Bombay: N. M. Tripathi pvt. Ltd. 1972), h. 198. 12 Prof. Dr. Atho Mudzar, op. Cit. Hal 184-185 SAYA SGT SETUJU SX NEGARA BRUNAI MEMAKAI HUKUM ISLAM YG SESUAI DGN AL QURAN DAN HADISH (AHLUL SUNNAH WAL JAMA8217AH). SAYA BERNAMA HAJJ ERNAYETI. DARI PEKANBARU RIAU INDONESIEN. INGIN MEMENUHI JANJI SAMA ALLAH UNTUK I8217TIKAF DI MESJID SULTAN HASSANAL BOLKIAH. KRN SDH SEMBUH DARI KOMA. JATUH NA PILIHAN SAYA UTK PENUHI JANJI ITALIEN ADALAH KE NEGARA BRUNAI OLH USTAD SALAF ABU ZUBAIR. KRN MASIH BERDEKATAN DGN INDONESIEN. MAKA SAYA PUN BERANGKAT KE BRUNAI DARI PEKANBARU. TAPI TDK ADA YG LANGSUNG HRS TRANSIT DI MALAYSIA. LALU SAYA PUN BUCHUNG TIKET PESAWAT LUFT ASIEN DURCH TRAVELOKA MENUJU BRUNAI PADA TGL 1112017. PADA HARI SELASA TGL 1712017 JAM 17.20 SAYA BERANGKAT DARI PEKANBARU KE MALAYSIA DULU KRN TDK ADA PACKAGE YG LGSG KE BRUNAI. SAYA TIBA DI KLIA 2 FLUGHAFEN INTEL KL MALAYSIA JAM 19.10. KRN ESOK HARI SAYA HARUS TERBANG KE BRUNAI DGN PESAWAT YG SAMA AIR ASIEN PADA JAM 6.40 Uhr. SETIBANYA DI KLIA 2 FLUGHAFEN INTEL KL MALAYSIA. SAYA LANGSUNG MENUJU COUNTER LUFT ASIEN UTK MENGAMBIL BORDING PAS SAYA. TAPI PIHAK LUFT ASIEN MENGATAKAN ESOK PAGI STAMM 3 AM. PIHAK LUFT ASIEN PEKANBARU TDK ADA MENGATAKAN KPD SAYA HARUS MEMBELI TIKET PP KETIKA SAYA TANYAKAN. MAKA SAYA CUMA MEMBELI TIKET PERGI SAJA KE BRUNAI. NANTI DARI BRUNAI STLH NIAT SAYA UTK I8217TIKAF SLMA DAS MESJID SULATAN HASSANAL BOLKIAH. BARU SAYA MEMBELI TIKET PULANG KE INDONESIEN. SEBENARNYA NIAT SAYA Ingin Hijrah KE NEGARA BRUNAI KRN Ustad Salaf MENGATAKAN KEPADA SAYA BAHWA SAYA SANGAT SESUAI Tinggal DI NEHARA BRUNAI KRN MEMEGANG hüküm ISLAM YAITU Ahl Sunna wal JAMA8217AH Jauh DARI SGLA Hiburan ATAU Tempat Tempat MAKSIAT SPT DI INDONESIEN. MALAYSIA DLL. NEGARA BRUNAI SM SPT NEGARA SAUDIEN ARABIEN YG MEMAKAI HUKUM ISLAM. NIAT SAYA YANG BAIK TADI TIDAK SAMPAI. KETIKA BORDING PAS SAYA SDH DI RECHTLICHER OLH PIHAK IMIGRASI MALAYSIA UTK BERANGKAT KE BRUNAI PADA HARI RABU TGL 1812017 JAM 6.40 AM. DI DEPAN PINTU GATE Q5. SAYA DI STOP OLH 2 ORANG DARI PIHAK LUFT ASIEN LELAKI DAN PEREMPUAN. LELAKI BERNAMA. MOHMD. RIZWAN DGN ALASAN: SAYA TIDAK MEMBELI TIKET UTK PULANG KE INDONESIEN KAMI DARI PIHAK LUFT ASIEN TDK BISA MEMBERANGKATKAN SAYA KE BRUNAI. LALU SAYA MELAPORKAN KE IMIGRASI UTK MENOLONG SAYA AGAR SAYA BISA TERBANG KE BRUNAI KRN IMIGRASI MALAYSIEN SDH MELEGAL BORDING PAS SAYA. JK SAYA YANG BERSALAH TENTU IMIGRASI TDK MELEGISCHES BORDING PAS SAYA UTK KE BRUNAI. IMIGRASI MALAYSIA BILANG PADA SAYA. SAYA HRS TUNTUN PIHAK LUFT ASIEN UTK MENGANTI TIKET PESAWAT SAYA. LALU SAYA MINTA TOLONG KPD IMIGRASI UTK MENGATAKANNYA. TAPI IMIGRASI MALAYSIA TDK BERSEDIA MENOLONG SAYA. LALU SAYA BERICHT KE POLIZEI MALAYSIA ATAS PERISTIWA YANG MENIMPA SAYA. TAPI POLIZEI MALAYSIEN PUN TDK MENOLONG SAYA. LALU TIKET PESAWAT SAYA PUN OLH PIHAK LUFT ASIEN TDK MAU MEREFUND NYA. UANGTIKET SAYA TUJUAN BRUNAI YG SDH DI RECHTLICHER OLH PIHAK IMIGRASI MALAYSIA DINYATAKAN HANGUS OLH PIHAK AIR ASIA. DAN SAYA PUN INGIN MEMBELI TIKET PULANG KE INDONESIEN TIKET KE BRUNAI YG BERANGKAT STAMM 6.40 AM TOLONG JADIKAN JAM 10 PAGI. DAN SAYA BELI TIKET PULANG KE INDONESIEN. TAPI PIHAK LUFT ASIEN TIDK MENERIMANYA SAYA HARUS MEMBELI TIKET PP LAGI DAN TIKET INI DI NYATAKAN HANGUS. UANG SAYAPUN TIDAK DI RÜCKERSTATTUNG OLEH PIHAK LUFT ASIEN DI MALAYSIA KRN PERISTIWA ITU TERJADI DI KLIA 2 LUFTPOT INTEL KL MALAYSIA. LALU POLIZEI MALAYSIEN BILANG KPD SAYA. SAYA LEBIH BAIK PULANG KE INDONESIEN LAGI. KRN NIAT SAYA TAK ADA INGIN KE MALAYSIA. BARU PERTAMA X TRANSIT KE MALAYSIA DGN PESAWAT LUFT ASIEN. SAYA DI OPER BETRIEB SPT BOLA OLH ORANG ORANG MALAYSIA KRN SAYA SENDIRI UTK PERTAMA X BESUCH. SLMA INI SAYA PERGI HAJJ. UMRAH BERSAMA ROMBONNGAN. KRN NIAT JANJI SAMA ALLAH. MAKA SAYA PERGI SENDIRI KE NEGARA BRUNAI. PASPOR SAYA SDH 3 X PERGANTISCHER BKN PASPOR BARU. PADA HARI KAMIS TGL 1912017 AKHIR NA SAYA PULANG KE INDONESIEN DAN BELI LAGI TIKET PULANG DENGAN PESAWAT LUFT ASIEN. PERTANYAAN SAYA: 1. APA BENAR UNTUK BESUCH KE NEGARA BRUNAI HARUS MEMBELI TIKET GO UND ZURÜCK. SPT YANG DI KATAKAN OLH PIHAK LUFT ASIEN DI KLIA 2 FLUGHAFEN INTEL KL MALAYSIA. SDGKAN SAYA SDH DI INTERVIU OLH PIHAK IMIGRASI TUJUAN SAYA KE BRUNAI DAN PIHAK IMIGRASI SDH MELIHAT TIKET SAYA CUMA TIKET PERGI SAJA. MAKANYA PIHAK IMIGRASI MELEGISCHE GRENZE PAS SAYA UTK KE BRUNAI. 2. APA BENAR JIKA KE BRUNAI HANYA BISA 14 HARI SAJA UTK BESUCH SEPERTI KATA KATA PIHAK LUFT ASIEN YANG BERNAMA MOHMD. RIZWAN YG MENYETOP SAYA UTK TDK BERANGKAT KE BRUNAI. PADAHAL PIHAK IMIGRASI MALAYSIA DAN PEKANBARU MENGATAKAN BISA SATU BULAN. DAN PIHAK PENGADILAN (MAHKAMAH) DAN PIHAK DARI NEGARA DARI NEGARA ITU. DAN PIHAK PENGADILAN (MAHKAMAH) DAN PINDAH WARGA NEGARA DAN INGIN MENJADI WARGA NEGARA DARI NEGARA ITU. SEBELUM SAYA BERANGKAT. SAYA TERLEBIH DAHULU MENCARI INFORMASI KE IMIGRASI DAN PENGADILAN NEGRI (MAHKAMAH) DAN IMIGRASI PEKANBARU MENGATAKAN KEPADA SAYA BAHWA KE NEGARA BRUNAI TIDAK MEMAKAI VISA UNTK INDONESIEN JK CUMA VISIT SAJA. SEDANGKAN PIHAK LUFT ASIEN YANG BERNAMA MOHMD. RIZWAN YANG TDK MEIZINKAN SAYA UTK BERANGKAT MEMINTA VISA KERJA KE BRUNAI. SAYA KATAKAN KEPDA PIHAK LUFT ASIEN MOHMD RIZWAN SAYA KE BRUNAI HANYA VISIT. 3. BISAKAH SAYA DI TERIMA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA BRUNAI. KRN SAYA Lebih SESUAI Tinggal DI NEGARA ISLAM YANG MEMAKAI hüküm ISLAM Ahl Sunna wal JAMA8217AH. Hanya 2 NEGARA SAJA YANG SAYA INGINKAN DI SELURUH DUNIA NAK Ingin PINDAH Warga NEGARA YANG Tidak ADA Tempat Tempat MAKSIAT NA YAITU: 1. NEGARA SAUDI-ARABIEN 2. NEGARA BRUNAI Bandar Seri Begawan. SAYA MOHON BANTUAN RAJA BRUNAI DARULSALAM SULTAN Hassanal BOLKIAH. Muzakarah JAKIM Berkenaan Hukum Forex Trading Zaharuddin Abd Rahman Setelah berhempas Pulas melayan sebahagian bantahan, komentar dan tidak puas hati pedagang matawang Asing (Forex Trader) Sejak tahun 2008 iaitu Sejak Dari awal Saya menyediakan kajian ringkas yang dipaparkan di web ini, berikut boleh dirujuk artikel tersebut di Link: - Saya bersyukur kerana semalam Telah diadakan satu muzakarah besar yang dihadiri oleh Lebih 200 Orang ilmuan Shariah, Ulama, ahli ekonomi, Banker dan peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Kertas kerja pula bukanlah disediakan oleh einzeln tetapi dibuat secara berkumpulan. Ini bermakna kertas kerja tersebut wajar diberikan lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individuell. Bukan sekadar es, malah kumpulan pengkaji juga telah mencuba sendiri berdagang melalui salah satu plattform forex bagi mendapatkan kejelasan maksimum sebelum menyimpulkan sebarang hukum. Selen itu, mereka juga telah bertemu dengan penyedia plattform FOREX itu sendiri di samping beberapa siri temubual dengan pedagang FOREX yang berpengalaman. Justeru, Saya kira, perdagang FOREX tidak boleh sama sekali mempertikaikan kefahaman para pengkaji kerana penyelidikan Mereka Jauh Lebih dalam Dari hanya sekadar pengalaman, tambahan pula penyelidik juga menrima Informasi Rasmi Dari pihak Bank Negara Malaysia selaku Regler. Hasil daripada kajian kumpulan pengkaji pertama yang dianggotai von Prof. Madya Dr. Muhammad Bin Som, Dr. Marjan Muhammad, Ust Luqmanul Hakim Hussain, En. Wan Norhaziki Wan Abdul Halim. Kesimpulan mereka mencatatkan seperti berikut: - 1. Spot forex yang dijalankan oleh einzeln melalui plattform internet agak berbeza daripada konsep vorort forex yang dijalankan di peringkat interbank. Dari satu sudut, ia dibuat berdasarkan vor Ort forex dari segi harga lani (Wert vor Ort), tetapi dari segi penyelesa ia tidak berlaku berdasarkan T2. Malach penyelesaian tidak akan berlaku selagi pedagang tidak menutup posisi yang dibukanya. .................................................................................... Sebaliknya, pädagang akan menikmatinya setelah beliau menjualnya semula kepada Vermittler pada Waktu hadapan. Apa Yang Membezakan Spot Forex Oleh Individu Dengan Vorwärts forex ialah kadar tukaran matawang masa hadapan adalah tetap iaitu kadar yang dipersetujui pada tarikh transaksi, manakala kadar tukaran matawang dalam vorort forex tidak tetap, tetapi berdasarkan turun naik harga pasaran matawang yang didagangkan. 2. Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf sebarang urusniaga matawang asing yang dibuat melalui saluran-saluran yang tidak sah. (1), (2) dan (3) Akta Kawalan Pertukaran Wang (AKPW) 1953. Mana-Mana Individuelles Dahlem Sama Sekali Berurus Niaga Matawang asing, kecuali setelah mendapat kebenaran Pengawal Pertukaran Asing, iaitu Gabenor Bank Negara Malaysia. 3. Berdasarkan beberapa isu syariah yang diketengahkan termasuk isu qard Hebelwirkung, Riba al-Nasiah Rollover Zinsen, qabd, menjual matawang yang tiada dalam pegangan (qabd) dan spekulasi yang melibatkan perjudian, ternyata operasi spot forex secara online oleh einzeln adalah tidak mengikut landasan syarak Yang telah digariskan berhubung jualbeli matawang (bucht alSarf). Manakala satu kumpulan lagi datangnya dari Universita Utara Malaysia yang dianggotai von Prof. Dr. Matha Asmadi Mohd Naim, Dr. Hasniza Mohd Taib, Dr. Muhammad Nasri Hussain. Kertas mereka menyimpulkan seperti berikut: - Berdasarkan perbincangan di atas, perdagangan forex online adalah tidak dibenarkan oleh Syarak kerana adanya Perkara-Perkara Yang Menyalahi Syarak iaitu. ich. Pembelian wang tunai dilakukan secara kredit adalah terang-terangan bertentangan dengan kontrak Scharf sein men gandungi unsur riba. Ii. Sekiranya pembelian kredit esu ditakyifkan sebagai pemberian pinjaman oleh makler, perkara tersebut masih termasuk dalam aktiviti yang dilarangkan oleh Syarak kerana mengandungi unsur mendapat manfaat Dari Pinjaman, Dan Larangan Mengumpulkan Pinjaman Dan Jual-Beli. Iii. Menajual matawang secara menangguhkan penyerahan adalah dilarang von Syarak. Syarat qabd dalam majlis tidak wujud von dalam transaksi ini. Keharusan melewatkan penyerahan (qabd) tidak boleh diaplikasi dalam urusniaga ini kerana tidak termasuk di dalam konsep darurat bagi transaksi bonafide. Iv. Urusniaga Vermittler secara online ini mengandungi unsur bucht al-najsy iaitu peniaga menawarkan harga bukan untuk memiliki matawang sebaliknya untuk memberi faedah kepada penjual melalui kenaikan harga. V. Urusniaga ini juga mengandungi ihtikar yang dilarang oleh Syarak. Vi Urusniaga ini juga mengandungi unsur perjudian yang bergantung kepada turun naik harga atau angka. Saya hanya berfungsi sebaii pengulas dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir kesemua kesimpulan Yang dibuat oleh Kedua-dua Kumpulan adalah sama dengan kesimpulan Yang Telah Saya simpulkan Sejak tahun 2008 Yang lalu, dengan itu, Saya menyeru kepada semua pedagang matawang Yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan Yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir Kembali Demi kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai, pembaca boleh herunterladen kertas kerja mereka (yang belum diedit selepas muzakarah) untuk bacaan asas. Sebarang permasalahan bolehlah terus disampaikan kepada mereka. Zaharuddin Abd Rahman zaharuddin 1 Jun 2011 Saya bersyukur kerana semalam telah diadakan satu muzakarah besar yang dihadiri oleh lebih 200 orang ilmuan Scharia, ulama, ahli ekonomi, banker dan peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Kertas kerja pula bukanlah disediakan oleh einzeln tetapi dibuat secara berkumpulan. Ini bermakna kertas kerja tersebut wajar diberikan lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individuell. Saya hanya berfungsi sebaii pengulas dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir kesemua kesimpulan Yang dibuat oleh Kedua-dua Kumpulan adalah sama dengan kesimpulan Yang Telah Saya simpulkan Sejak tahun 2008 Yang lalu, dengan itu, Saya menyeru kepada semua pedagang matawang Yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan Yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir Kembali Demi kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai, pembaca boleh herunterladen kertas kerja mereka (yang belum diedit selepas muzakarah) untuk bacaan asas. Diese Seite zu Ihren Favoriten hinzufügen Social Bookmarking Webseiten Mehr. Mehr Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen.